Oleh : Dr. Hasbullah, M.Pd.I
Dosen Univeristas Muhammadiyah Pringsewu
KEPALA DAERAH, hasil pemilihan kepala Daerah tahun 2024, sejumlah 481 akan di lantik di Istana Jakarta tanggal 20 Februari 2025. Pemimpim baru setiap daerah, terlahir dari sistem demokrasi terlepas dari kurang dan lebihnya sebuah sistem. Dalam sistem demokrasi, kepala daerah terpilih bukan hanya hasil dari perhitungan suara, tetapi juga perwujudan dari harapan rakyat.
Setiap kepala daerah yang dilantik mengemban amanah besar, yaitu menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan janji kampanye, membangun kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta mengusung gagasan-gagasan baru yang inovatif dan solutif.
Namun, seiring kepentingan yang terjadi adalah kepala daerah lebih sibuk dengan retorika, narasi sana sini daripada realisasi, sehingga komitmen yang diucapkan dalam kampanye hanya menjadi kata-kata kosong yang tidak berujung pada kebijakan nyata dan menjadi awal rakyat menderita.
Komitmen seorang kepala daerah bukan sekadar janji dalam pidato atau terdapat dalam dokumen visi-misi. Komitmen harus terwujud dalam tindakan konkrit yang menunjukkan arah kepemimpinan kepala daerah yang jelas, kuat, dan terukur.
Namun realitas yang ada, begitu banyak kepala daerah setelah terpilih justru menunjukkan sikap inkonsistensi terhadap gagasan awal mereka, otoriter dengan ide dan gagasannya dan kebijakan sering jauh dari kata keberpihakan terhadap rakyat. Kebijakan yang diambil sering kali berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu, bukan demi kesejahteraan bersama.
Arahan dan intruksi kepala daerah seharusnya menjadi peta jalan pembangunan daerah, bukan menjadi wacana tanpa implementasi yang jelas. Di sisi lain, rakyat dibiarkan untuk menunggu realisasi yang tidak kunjung datang, sementara itu janji-janji kampanye terkubur di bawah kepentingan politik pragmatis.
Seiring berjalan, komitmen kepala daerah menjadi lemah. Salah satu indikasi lemahnya komitmen kepala daerah itu terlihat dari ketidakmampuan seorang kepala daerah dalam menyampaikan dan merealisasikan ide dan gagasan baru, serta tidak mampunya merangkum dan menyimpulkan asriprasi rakyatnya.
Harus dicatat oleh seorang kepala daerah adalah, bahwa gagasan yang inovatif dan progresif merupakan kunci kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan dan menguatkan komitmen. Kepala daerah yang benar-benar visioner tidak hanya mengulang kebijakan lama dengan sedikit modifikasi, tetapi berani menciptakan terobosan baru yang mampu mengatasi tantangan zaman. Sayangnya, dalam banyak kasus, kepala daerah justru bertahan pada status quo, menghindari kebijakan yang berisiko meski memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif.
Selain dari itu, banyak catatan memperlihatkan kepala daerah yang lebih mengutamakan pencitraan dibandingkan substansi. Hal ini dapat dilihat dari narasi yang disampaikan dalam kata-kata “akan dipertimbangkan”, “sedang dikaji”, “masih dalam proses, atau “akan segera direalisasikan”.
Narasi ini sering di gunakan dan disampikan ke publik tanpa di ikuti dengan tindakan nyata dan konkrit. Hal ini menunjukkan fenomena bahwa komitmen kepala daerah sering menjadi alat komunikasi kepentingan politik, padahal seharusnya menjadi instrumen keseriusan seorang kepala daerah dalam memutuskan kebijakan.
Seorang kepala daerah yang telah dipilih secara demokratis, semestinya memahami bahwa kepercayaan rakyat bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja, melainkan menjadi jantung dari kesehatan amanah yang sedang dijalankan. Kepala daerah yang sejati bukan hanya mengelola pemerintahan, tetapi juga membawa perubahan dan ada harapan untuk kesejahteraan bersama rakyat.
Kepala daerah itu memiliki arah yang jelas, berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan jangka panjang, serta memiliki integritas yang kuat untuk melawan segala bentuk tekanan politik yang dapat menghambat implementasi kebijakan.
Selain itu, kepala daerah juga harus mampu mendengar dan memahami suara rakyat. Tidak sedikit presiden yang terjebak dalam lingkaran elite politik dan hanya mendengar aspirasi dari segelintir orang di sekelilingnya. Keputusan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, tetapi lebih mengakomodasi kepentingan segelintir pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan.
Akibatnya, rakyat merasa semakin jauh dari kepala daerah nya, dan kepercayaan terhadap pemerintah pun semakin luntur. Kekepala daerah an yang baik harus didasarkan pada gagasan yang kokoh dan komitmen yang kuat untuk merealisasikannya.
Seorang kepala daerah, harus memiliki keberanian untuk mengeksekusi ide-ide besar yang dapat membawa perubahan nyata bagi rakyatnya. Dia tidak boleh hanya berfungsi sebagai simbol atau figur yang sekadar menyampaikan arahan tanpa upaya serius untuk mewujudkannya.
Harus dipahami, bahwa komitmen kepala daerah bukan hanya diuji pada saat kampanye, tetapi sepanjang masa jabatan. Ingat, rakyat berhak mendapatkan kepala daerah yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu bertindak dan menjadi solusi atas ketimpangan yang terjadi.
Jika seorang kepala daerah tidak mampu merealisasikan gagasan yang telah dia janjikan, maka dia telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya dan telah merusak reputasi serta harga diri sembagai wakil Tuhan di muka bumi ini.
Maka, sudah seharusnya setiap kepala daerah yang terpilih melalui proses demokrasi, memahami bahwa jabatan yang mereka emban bukan sekadar posisi politik, dan kemenangan satu kelompok saja, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Komitmen bukan hanya janji dalam pidato, pindah dari podium satu ke podium lainnya, atau dari rapat satu ke rapat lainnya. Komitmen seorang kepala daerah harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Jika tidak, maka kepercayaan rakyat akan tergerus, terkikis, dan hilang sehingga demokrasi yang seharusnya menjadi sistem yang berpihak kepada rakyat, justru menjadi alat bagi segelintir elite untuk mempertahankan kekuasaannya. (*)
