LBTV Media – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam beberapa daerah kembali mengundang perhatian terhadap kinerja penyelenggara pemilu.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Wahyudin Noor Aly alias Goyud, menekankan bahwa kejadian ini menjadi momentum untuk mengevaluasi profesionalisme Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memastikan validitas dokumen pasangan calon (paslon).
Goyud menyoroti bahwa PSU bukan hanya persoalan mengulang proses pemungutan suara, tetapi juga menjadi indikator atas kelemahan dalam sistem penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, kesalahan yang berulang dapat berujung pada hilangnya kepercayaan publik terhadap mekanisme pemilihan yang seharusnya berjalan secara transparan dan adil.
“PSU ini menandakan bahwa penyelenggara pemilu harus lebih berhati-hati dan transparan. Ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas dapat merusak kredibilitas dan integritas pilkada,” katanya, Kamis (27/2/2025).
Selain itu, Goyud menyoroti permasalahan terkait keabsahan ijazah paslon di beberapa daerah, seperti Kabupaten Pesawaran, Gorontalo Utara, dan Kota Palopo.
Ia menekankan bahwa KPU Daerah (KPUD) harus melakukan verifikasi lebih ketat terhadap dokumen akademik calon kepala daerah guna mencegah terjadinya kecurangan administratif.
“KPUD harus aktif memastikan keabsahan ijazah paslon dengan melakukan verifikasi langsung ke universitas terkait. Jika ditemukan kelalaian dalam pemeriksaan, maka sanksi tegas harus dijatuhkan kepada penyelenggara yang bertanggung jawab,” jelas Goyud.
Goyud menekankan bahwa perbaikan sistem pemilu harus menjadi prioritas utama untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan penyelenggara pemilu, untuk bersama-sama menciptakan mekanisme yang lebih akuntabel dan terpercaya.
“Evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar proses pemilu di masa depan lebih berkualitas dan bebas dari permasalahan yang sama,” tutupnya.
Dengan berbagai permasalahan yang terungkap dalam PSU ini, Goyud berharap adanya peningkatan profesionalisme penyelenggara pemilu serta pengawasan ketat terhadap validitas dokumen paslon agar pemilu yang jujur dan adil benar-benar terwujud. (*)
