LBTV Media – Pemerintah pusat terus mempercepat penyaluran dana ke daerah demi memperkuat pembangunan dari akar rumput.
Hingga akhir April 2025, Provinsi Lampung telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,74 triliun, atau 33,57 persen dari total anggaran tahun ini. Capaian ini tumbuh 8,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, dalam keterangan resminya, Sabtu (14/6/2025).
“Angka ini mencerminkan tren positif dalam penyaluran anggaran dan menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat peran fiskal daerah,” ujarnya.
Penyaluran TKD ke Provinsi Lampung terdiri atas beberapa jenis dana, antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU): Rp5,13 triliun, tumbuh 4,26 persen (yoy), Dana Bagi Hasil (DBH): Rp142,48 miliar, tumbuh 61,48 persen (yoy), Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK NF): Rp1,43 triliun, tumbuh 36,13 persen (yoy), Dana Desa: Rp1 triliun, mengalami kontraksi 2,12 persen (yoy), Insentif Fiskal: Rp26,56 miliar, tumbuh signifikan 48,17 persen.
Dody menjelaskan bahwa meskipun Dana Desa sedikit menurun, secara keseluruhan aliran TKD ke Lampung menunjukkan kinerja yang sehat dan optimal.
Pemerintah pusat mendorong penggunaan dana ini untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional di daerah.
Beberapa program yang menjadi fokus antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta layanan kesehatan gratis dan pemberdayaan ekonomi desa.
“Lampung menunjukkan kesiapan dalam memanfaatkan dana ini dengan baik. Dukungan fiskal dari pusat terus dikuatkan agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Dody.
Menurut Dody, efisiensi anggaran di kementerian/lembaga tingkat pusat juga mendorong belanja pemerintah yang lebih terarah ke daerah.
Hal ini diharapkan mempercepat pembangunan serta menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. (*)
