LBTV Media – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, mulai tahun 2025, pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan hal itu untuk mendukung swasembada pangan nasional.
“Yang kami bahas ini merupakan sangat penting karena program prioritas utama dari Presiden Pak Prabowo dan program swasembada pangan ini sedianya target 2029 dimajukan jadi 2027,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya, Sabtu (28/12/2024).
Dia menjelaskan, untuk mewujudkan program tersebut pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang menjadi hambatan.
“Pertama kalau ingin cepat swasembada pangan itu ada dua, pertama optimalisasi yang ada, kedua bangun baru, bangun baru perlu waktu, yang cepat itu optimalisasi, yaitu irigasi, ada dua juta lahan tadah hujan yang akan kami bangun irigasinya dan kami sudah mengeluarkan inpresnya,” jelasnya.
Dia juga mengatakan persoalan pendistribusian pupuk yang selama ini dinilai rumit juga akan diubah menjadi lebih mudah.
“Masalah pupuk di mana-mana datang kalau mau panen, pupuk itu harusnya ada sebelum tanam. Oleh karena itu aturan yang mengular itu sudah kami pangkas, nah saat ini kami buat aturan pupuk dari Kementan serahkan ke Pupuk Indonesia dan langsung ke para petani gapoktan, kios, pengecer atau distributor langsung,” kata dia.
Terakhir, Zulhas sapaan akrabnya, menyatakan untuk merealisasikan program swasembada pangan, para penyuluh pertanian ke depan akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Penyuluh yang akan ditarik ke pusat, inpresnya sudah ditandatangani semua, mudah-mudahan segera Insya Allah ditandatangani Pak Presiden Prabowo, nanti akan diupgrade para penyuluh-penyuluh. Semoga 2027 Insya Allah bisa swasembada pangan secara penuh,” kata dia.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melakukan rapat koordinasi di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Sabtu (28/12/2024).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, tersebut membahas program swasembada pangan.
Selain Zulkfifli Hasan, rapat tersebut juga dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri diantaranya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.
Rapat juga dihadiri Pj Gubernur Lampung, Samsudin, para kepala daerah di 15 kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah terkait dan jajaran unsur Forkopimda di Lampung. (*/red)
