Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

Mentan Bongkar Modus Oplosan Beras, Rakyat Merugi Capai Rp99 Triliun

225
×

Mentan Bongkar Modus Oplosan Beras, Rakyat Merugi Capai Rp99 Triliun

Sebarkan artikel ini
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman
Example 468x60

LBTV Media – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhirnya angkat bicara soal mahalnya harga beras eceran di pasaran, meski Indonesia sedang mengalami surplus produksi beras.

Menurut Amran, penyebabnya bukan kekurangan stok, melainkan ulah oknum pengusaha yang mengoplos beras curah dan memasarkannya dengan label palsu.

Example 300x600

“Supaya mudah dipahami, ini seperti label emas 24 karat, padahal isinya 18 karat. Sama dengan beras, diklaim premium atau medium, ternyata hanya beras curah,” kata Amran dalam jumpa pers peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53, Senin (30/6/2025).

Amran menyebut, praktik pengoplosan ini menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp2.000–Rp4.000 per kilogram. Jika dikalikan dengan total konsumsi nasional, potensi kerugian publik bisa mencapai Rp99 triliun per tahun.

“Ini bukan hal baru, sudah lama terjadi. Tapi sekarang saatnya kita berbenah, karena stok beras kita justru melimpah,” tegasnya.

Tak hanya konsumen, negara juga ikut dirugikan. Berdasarkan temuan Satgas Pangan, sekitar 80 persen beras subsidi dalam program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium.

“Beras subsidi pemerintah dijual ke kios, lalu 80% dioplos. Dijual lebih mahal, keuntungannya besar, tapi konsumen dan negara yang menanggung kerugiannya,” jelas Amran.

Berdasarkan hitungan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk sekitar 1 juta ton beras SPHP, kerugian negara ditaksir mencapai Rp2 triliun per tahun.

Amran menegaskan, pihaknya bersama Satgas Pangan dan aparat terkait akan mengejar dan menindak para pelaku oplosan beras, demi perlindungan konsumen serta efisiensi subsidi negara.

Ia juga menyayangkan anomali tersebut terjadi di tengah pengakuan lembaga internasional seperti FAO dan USDA terhadap kelebihan produksi beras Indonesia.

“Surplus kita diakui dunia, tapi harga di pasar tak mencerminkan itu. Artinya, masalah ada di tata niaga, bukan produksi,” tegas Amran. (*)

Example 300250
Example 120x600