LBTV Media — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam pencegahan korupsi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya.
Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).
“Hari ini saya bersama Ketua DPRD Jakarta telah menandatangani komitmen antikorupsi,” ujar Pramono di hadapan peserta rapat koordinasi.
Untuk memperkuat langkah ini, Pramono memastikan Pemprov Jakarta akan membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi di semua lini pemerintahan daerah.
“Saya secara khusus sudah datang ke Kejaksaan dan ke KPK. Semua pembangunan yang dilakukan Pemprov akan mendapat pendampingan langsung dari KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian,” jelasnya.
Pramono menambahkan bahwa tingginya nilai anggaran di Jakarta menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan.
“Jakarta punya anggaran besar. Tapi semua penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan diawasi oleh DPRD,” tegasnya.
Tak hanya itu, Pramono juga menyampaikan bahwa proses perizinan, pengelolaan anggaran, hingga perpajakan didorong untuk sepenuhnya terbuka agar tidak memberikan celah penyimpangan.
“Keterbukaan adalah kunci. Dan itulah yang jadi kekuatan Pemprov Jakarta,” pungkas Gubernur.
Langkah ini diapresiasi berbagai pihak sebagai upaya konkret memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di ibu kota negara.(*)
