LBTV Media – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat telah terjadi 198 kejadian bencana di wilayahnya sejak Januari hingga 1 Juli 2025.
Mayoritas bencana tersebut merupakan jenis hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang dipicu oleh perubahan iklim ekstrem dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal.
Data tersebut diungkapkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, saat membacakan sambutan Gubernur Lampung dalam apel bulanan di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Kamis pagi, (17/7/2025).
Dalam pidatonya, Sulpakar menyebutkan, bahwa Provinsi Lampung memiliki 14 potensi bencana, termasuk ancaman baru berupa liku faksi atau pencairan tanah, terutama di wilayah-wilayah dengan kontur tanah labil.
“Dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa dan topografi yang bervariasi, risiko bencana di Lampung menjadi semakin kompleks dan membutuhkan respons sistematis,” ujar Sulpakar.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Pemprov Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2025, dengan realisasi anggaran triwulan pertama sebesar 10,41 persen.
Anggaran tersebut difokuskan pada berbagai program mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk penguatan kapasitas masyarakat, pemetaan kawasan rawan bencana, hingga penyediaan peralatan evakuasi dan pelatihan relawan.
Sulpakar menekankan, bahwa penurunan indeks risiko bencana (IRB) kini menjadi indikator penting dalam pencapaian pembangunan daerah.
Pemprov akan mendorong pendekatan penanggulangan bencana berbasis kawasan, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam tata kelola penanganan bencana.
“Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita pentingnya kerja sama semua pihak. Penanggulangan bencana juga harus menjadi urusan bersama, bukan sekadar urusan pemerintah,” tegas Sulpakar.
Pemprov Lampung berharap dengan penguatan strategi ini, wilayahnya dapat menjadi daerah tangguh bencana yang mampu mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (*)
