LBTV Media — Ribuan pengemudi ojek online (ojol), sopir transportasi daring roda empat, hingga kurir lintas aplikasi dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Aksi ini bertajuk “Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217”, sebagai bentuk protes terhadap sistem kemitraan yang dianggap merugikan.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebutkan sebanyak 50 ribu massa diperkirakan akan turun ke jalan dan melakukan offbid massal, atau aksi mogok dengan mematikan aplikasi secara serentak.
“Sekitar 50.000 pengemudi transportasi online secara gabungan R2, R4, dan kurir online akan kembali melakukan demo besar sebagai ‘Korban Aplikator’. Kami akan kepung Istana Presiden dan sebagian kawasan Jakarta,” ujar Igun dalam keterangan tertulis, Senin (21/7/2025).
Para peserta aksi menilai pemerintah belum memberikan tindak lanjut konkret terhadap tuntutan sebelumnya yang disuarakan pada demo 20 Mei 2025 lalu.
Dalam aksi 217 ini, para pengemudi membawa 5 tuntutan utama: yakni Pemerintah hadirkan Undang-undang atau Perppu Transportasi Online, Bagi hasil yang adil: Driver 90% – Aplikator 10%, Regulasi tarif antar barang dan makanan, Audit investigatif terhadap aplikator dan Hapus sistem aceng, slot, hub, multi order, dan pembagian zona atau keanggotaan.
“Sudah terlalu lama tuntutan kami diabaikan. Kami ini mitra, tapi diperlakukan seperti karyawan tanpa hak. Bahkan lebih buruk. Pemerintah harus tegas,” lanjut Igun.
Aksi ini juga akan melibatkan kelompok masyarakat lainnya, seperti pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar, hingga pelaku UMKM, yang turut merasakan dampak ketidakadilan sistem transportasi online.
Selain di depan Istana Merdeka, massa juga akan melakukan aksi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jalan Medan Merdeka Selatan.
Aksi ini dipicu keputusan pemerintah menaikkan tarif ojol sebesar 15 persen, yang dinilai tidak berpihak pada pengemudi.
“Keputusan ini kontra produktif. Patut dipertanyakan: pemerintah pro kepada rakyat atau justru aplikator?” tegas Igun.
Igun juga mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi karena mayoritas mitra ojol akan mogok massal sepanjang hari.
Sementara, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa sebanyak 1.632 personel gabungan telah disiagakan sejak pagi. Ia memastikan pengamanan dilakukan secara humanis namun tetap profesional.
“Kami hadir untuk memastikan semuanya aman dan tertib. Silakan menyampaikan aspirasi, tapi jangan provokasi, bakar ban, atau merusak fasilitas umum,” ujar Susatyo.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, menyebut, rekayasa lalu lintas akan dilakukan apabila jumlah massa meningkat, khususnya di sekitar kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka.
Igun menegaskan bahwa aksi 217 bukan yang terakhir. Bila pemerintah tetap tidak responsif, demonstrasi akan digelar bergantian hingga akhir tahun, bahkan bisa meluas ke seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau Presiden dan Menteri Perhubungan terus diam, maka dari Agustus hingga Desember 2025 kami akan lakukan gelombang aksi di seluruh Nusantara,” pungkasnya. (*)
