LBTV Media – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mencoret 200 ribu kepala keluarga (KK) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) karena terindikasi terlibat dalam judi online. Langkah tegas ini menuai dukungan, sekaligus catatan penting dari pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko, mendukung langkah tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah memberantas praktik judi online di kalangan masyarakat penerima bansos.
“Saya mendukung langkah pemerintah dalam mencoret 200 ribu KK yang terindikasi terlibat judi online dari daftar penerima bansos. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujar Singgih kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).
Meski begitu, ia mengingatkan agar proses pencoretan dilakukan secara akurat dan tidak diskriminatif. Singgih menekankan pentingnya transparansi serta edukasi bahaya judi online sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
“Judi online menyangkut persoalan moral dan agama. Banyak yang kehilangan akal sehat dan mengabaikan kebutuhan pokok. Pemerintah perlu cegah sejak dini dan melibatkan tokoh agama untuk memberikan pencerahan,” tambahnya.
Singgih juga mendorong pemerintah untuk membuka lebih banyak lapangan kerja serta memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik ilegal demi bertahan hidup.
“Pencoretan bansos jangan sampai membuat masyarakat makin jatuh ke jurang kemiskinan. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif untuk membantu mereka yang terdampak,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina menilai pencoretan massal tak bisa dilakukan secara reaktif. Ia meminta pemerintah lebih bijak dan manusiawi dalam menyikapi masalah ini.
“Faktanya, banyak warga terjebak judi online bukan karena gaya hidup konsumtif, tapi karena desakan ekonomi. Ada yang berjudi demi bisa makan atau membayar sekolah anak,” ungkap Selly.
Menurutnya, sebelum melakukan pencoretan, pemerintah seharusnya memberikan peringatan, edukasi keuangan, dan pembinaan. Ia menilai negara harus hadir untuk memulihkan, bukan hanya menghukum.
“Kami menolak penyalahgunaan bantuan, tapi juga menolak pendekatan yang menghukum tanpa memulihkan. Negara wajib hadir, tidak hanya memutus bantuan, tapi juga membuka harapan,” tegas Selly.
Selly juga meminta pemerintah serius menutup akses terhadap situs judi online dan pinjaman online ilegal, yang menurutnya merupakan akar persoalan.
Langkah pencoretan ini dilakukan berdasarkan hasil pemadanan data 30 juta NIK penerima bansos dengan rekening yang dicurigai terlibat transaksi judi online, bekerja sama dengan PPATK.
“Dari hasil pemadanan, ditemukan lebih dari 600 ribu NIK penerima bansos yang juga terindikasi sebagai pemain judi online. Dari jumlah itu, 200 ribu KK telah kami coret,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (29/7/2025).
Gus Ipul menambahkan, saat ini masih ada sekitar 300 ribu KK dalam proses verifikasi, dan bansosnya kemungkinan tidak akan dikirim pada triwulan ketiga jika terbukti terlibat.
Kemensos juga akan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memeriksa rekening-rekening penerima bansos yang memiliki saldo anomali, seperti saldo mencurigakan hingga jutaan rupiah, yang tidak sesuai dengan peruntukan bantuan.
“Kalau bansos bisa disimpan lebih dari 3 bulan dengan saldo jutaan, ini aneh. Akan kami telusuri, dan kalau terbukti tidak layak, bansosnya akan dialihkan ke penerima yang lebih berhak,” tegas Gus Ipul. (*)
