LBTV Media – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menandatangani komitmen bersama dalam mendukung fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Provinsi Lampung.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal yang digelar di Kota Bandar Lampung pada Jumat, (1/8/2025).
Hadir pula Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Erwinto, para Bupati dan Wali Kota se-Lampung, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan ormas Islam.
Dalam sambutannya, Ahmad Haikal Hasan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung dan seluruh kepala daerah atas dukungan nyata terhadap penguatan UMK melalui program sertifikasi halal.
“Apa yang Bapak Ibu tandatangani ini insyaAllah akan menjadi saksi kebaikan. Kalau produk makanan, minuman, dan usaha kuliner bersertifikat halal, maka akan menjadi nilai ibadah dan membawa dampak positif bagi masyarakat,” ujar Haikal.
Haikal menambahkan, sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan regulasi, namun juga menjadi nilai tambah (value added) dalam meningkatkan daya saing produk lokal, termasuk membuka peluang ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sertifikasi halal akan menjadi kekuatan UMK untuk naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Target kita 8% pertumbuhan, dan UMK harus mengambil peran,” tegasnya.
Hingga saat ini, BPJPH mencatat sebanyak 145.213 sertifikat halal telah diterbitkan di Provinsi Lampung, dengan total 225.582 produk bersertifikat halal. Capaian ini diharapkan meningkat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
BPJPH juga mendorong agar pemerintah daerah mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025, untuk mengintegrasikan program jaminan produk halal ke dalam prioritas pembangunan daerah, termasuk melalui pemanfaatan DAK dan dana dekonsentrasi.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan kualitas dan daya saing UMKM Lampung.
“Produk UMKM kita harus bisa bersaing, bahkan menembus pasar ekspor. China saat ini adalah negara pengekspor produk halal terbesar, dan kita harus siap bersaing,” ujar Mirzani.
Ia juga menyebut fasilitasi sertifikasi halal sebagai langkah penting dalam mewujudkan keamanan produk, perlindungan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi berbasis industri halal.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Anggota DPD RI Bustami Zainudin, Almira Nabila Fauzi, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, dan Deputi Kemitraan Halal Abd Syakur.
Juga hadir Rektor UIN Raden Intan Lampung Wan Jamaluddin, Ketua MUI Lampung, Satgas JPH Provinsi, serta pimpinan ormas Islam se-Lampung. (*)
