LBTV Media – Ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera menghadiri Temu Rakyat Sumatera yang digelar di Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribowono, Lampung Timur, pada 6–8 September 2025.
Acara ini menjadi ruang konsolidasi rakyat untuk memperjuangkan hak atas tanah serta menyoroti praktik perampasan ruang hidup yang marak terjadi di berbagai daerah.
Ketua Serikat Petani Lampung Timur, Suparjo mengatakan, kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar karena bertujuan mempererat silaturahmi dan menyuarakan keadilan.
“Tujuan kegiatan ini bentuk silaturahmi senasib sepenanggungan dalam rangka menyuarakan keadilan perjuangan masyarakat agar pemerintah mendengar dan menumpas mafia tanah,” ujarnya.
Menurut Suparjo, perjuangan masyarakat Sripendowo telah berlangsung lebih dari tiga tahun, menyusul dugaan penerbitan sertifikat tanah oleh oknum hingga warga kehilangan hak mereka. Ia menegaskan kegiatan ini murni perjuangan rakyat, tanpa kepentingan politik.
Sementara itu, LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, menjelaskan ada enam isu utama yang diangkat dalam Temu Rakyat Sumatera: tambang, infrastruktur dan proyek strategis nasional, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan hutan, perkebunan, hingga energi.
“Perampasan ruang hidup terjadi ketika kebijakan negara justru menghancurkan sumber penghidupan rakyat, seperti tanah, laut, hutan, atau lingkungan sekitar PLTU yang tercemar,” jelasnya.
Prabowo menilai, akar persoalan konflik agraria di Sumatera berasal dari kebijakan negara yang lebih berpihak pada pemilik modal. Regulasi seperti Omnibus Law dan revisi UU TNI disebut membuka karpet merah bagi korporasi.
“Akibatnya rakyat kehilangan tanah, nelayan kehilangan laut, dan masyarakat sekitar PLTU kehilangan lingkungan yang sehat. Karena itu, persatuan gerakan lintas sektor sangat penting,” pungkasnya.
LBH mencatat, konflik ruang hidup di Sumatera cukup tinggi, mulai dari ekspansi perkebunan sawit dan tebu, pembangunan bendungan, hingga proyek PLTU. Dampaknya bukan hanya ekonomi, melainkan juga sosial dan lingkungan.
Dalam temu rakyat ini, masyarakat dari sembilan provinsi di Sumatera sepakat membentuk wadah bersama sebagai ruang aman dan strategis untuk advokasi agraria.
Sebagai penutup, para peserta akan mendeklarasikan Manifesto Rakyat Sumatera, berisi kesepakatan bersama melawan perampasan ruang hidup. Hasil kegiatan ini akan disampaikan dalam acara puncak di Tugu Adipura, Bandar Lampung, pada Senin (8/9/2025).
Koordinator acara menegaskan, temu rakyat ini mengusung tema “Bangun Persatuan Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Ruang Hidup.”
Dari sisi nasional, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai kegiatan ini menjadi momentum penting. Dewi Sartika, perwakilan KPA, menilai konflik agraria yang sudah puluhan tahun di Sumatera tak kunjung diselesaikan pemerintah.
“Banyak petani berhadapan dengan korporasi akibat kebijakan yang berpihak pada modal. Dari era Presiden Jokowi hingga sekarang, negara belum serius menyelesaikan konflik agraria,” tegas Dewi. (*)
