LBTV Media – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025) malam.
Pertemuan ini digelar untuk membahas langkah konkret dalam mengatasi krisis harga singkong yang tengah melanda Lampung.
Empat kepala daerah yang turut mendampingi Gubernur Mirza adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.
Harga Singkong Terus Tertekan
Gubernur Mirza menjelaskan, anjloknya harga singkong di Lampung telah berdampak langsung terhadap jutaan petani.
Padahal, Lampung dikenal sebagai sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen dari total produksi singkong Indonesia.
“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai Rp50 triliun, dengan sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari komoditas ini.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” tegasnya.
Mentan Janji Atur Harga Minimal
Menanggapi laporan tersebut, Mentan Amran Sulaiman berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.
“Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” kata Amran.
Selain soal harga, Mentan juga mendorong peningkatan produktivitas singkong dengan kualitas pati lebih tinggi. Hal ini dinilai penting agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani.
“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” tegasnya.
Dengan adanya komitmen pemerintah pusat, diharapkan persoalan krisis harga singkong di Lampung segera teratasi.
Penetapan harga minimal dan peningkatan kualitas produksi diharapkan mampu memberikan kepastian bagi petani sekaligus menjaga stabilitas industri berbasis singkong di Indonesia. (*)
