LBTV Media – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, melontarkan kritik tajam terhadap model bisnis BUMN Karya yang dinilai tidak berkelanjutan dan terus membebani keuangan negara.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi BUMN Karya di Gedung DPR RI, Abdul Hakim menyoroti tingginya tingkat utang dan arus kas yang semakin tertekan akibat proyek-proyek yang belum memberikan hasil optimal.
Menurut Abdul Hakim, banyak BUMN Karya yang masih mengandalkan utang untuk mendanai proyek infrastruktur, sementara kemampuan mereka dalam menghasilkan keuntungan justru semakin melemah.
Hal ini terlihat dari kinerja keuangan yang terus mengalami tekanan, seperti yang dialami oleh PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya (WIKA), dan beberapa BUMN Karya lainnya.
“BUMN Karya ini seperti menggali lubang untuk menutup lubang. Mereka terus mencari pendanaan baru untuk menutupi utang lama, tetapi arus kasnya tidak cukup untuk menopang operasional. Ini berbahaya dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegas Abdul Hakim dalam rapat tersebut.
Ia juga mengkritisi model bisnis yang digunakan oleh BUMN Karya, di mana banyak perusahaan mengerjakan proyek-proyek besar dengan margin keuntungan yang sangat kecil.
Menurutnya, strategi ini tidak hanya berisiko tinggi tetapi juga menyebabkan ketergantungan yang besar pada bantuan pemerintah, baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun restrukturisasi utang.
“Kalau model bisnisnya tidak diubah, maka yang terjadi hanya perputaran uang tanpa ada pertumbuhan nyata. Ini yang membuat sebagian besar BUMN Karya terus mengalami kesulitan keuangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Hakim mendesak agar pemerintah dan Kementerian BUMN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis dan struktur keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor konstruksi.
Ia juga mendorong adanya efisiensi besar-besaran agar BUMN Karya tidak semakin terjebak dalam siklus utang yang tidak terkendali.
“Kita harus realistis. Tidak semua proyek harus ditangani BUMN Karya. Perlu ada strategi baru agar perusahaan ini bisa mandiri secara keuangan dan tidak terus membebani APBN,” pungkasnya.
Pernyataan Abdul Hakim ini mencerminkan kekhawatiran DPR terhadap keberlanjutan bisnis BUMN Karya yang terus menghadapi tantangan keuangan serius.
Diharapkan, evaluasi dan reformasi besar dapat segera dilakukan untuk menyelamatkan industri konstruksi nasional dari krisis berkepanjangan.(*)
