LBTV Media – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mendesak Kementerian Kehutanan untuk lebih mengutamakan penyelesaian persoalan rakyat kecil yang terdampak kebijakan kehutanan.
Hal ini disampaikan Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan di Gedung DPR RI, Kamis (27/2/2025).
Dalam raker itu, Yohan menyoroti masih maraknya konflik lahan yang melibatkan masyarakat, khususnya mereka yang telah lama menetap di kawasan hutan tetapi menghadapi kendala dalam pengembangan wilayahnya.
Ia mengungkapkan beberapa contoh kasus, seperti di Kota Kupang, di mana kawasan permukiman yang telah dilengkapi fasilitas umum seperti gereja dan sekolah masih dikategorikan sebagai hutan, sehingga sulit memperoleh kepastian hukum.
Situasi serupa juga terjadi dalam pembangunan Bendungan Manikin, di mana ratusan rumah warga masih berada di area genangan, menimbulkan dilema antara proyek infrastruktur dan hak-hak masyarakat.
“Kami berharap Pak Menteri tidak hanya menangani hal-hal administratif atau yang bersifat seremonial, tetapi juga fokus menyelesaikan persoalan yang langsung berdampak pada kehidupan rakyat kecil. Banyak warga datang ke Komisi IV sambil menangis karena merasa tidak mendapatkan perlindungan dari negara,” ujar Yohan.
Selain menyoroti nasib masyarakat kecil, ia juga menuntut transparansi dalam perizinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Yohan mempertanyakan alasan mengapa hanya 18 izin PBPH yang dicabut, sementara masih banyak izin lainnya yang belum jelas status serta dampaknya bagi masyarakat.
“Kami ingin mengetahui dengan jelas, berapa sebenarnya total izin PBPH yang telah dikeluarkan di seluruh Indonesia? Mengapa hanya 18 yang dicabut? Bagaimana dengan izin lainnya? Kejelasan ini penting agar masyarakat memahami apakah kebijakan ini benar-benar berpihak kepada mereka atau justru hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.
Yohan menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan perlu segera menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan rakyat kecil yang berkaitan dengan tata kelola hutan.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan kehutanan tidak hanya berpihak pada pengusaha besar, tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan kawasan hutan. (*)
