LBTV Media – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia mengatakan, partai Golkar tengah mempertimbangkan segala opsi perbaikan sistem pilkada di Indonesia yang disebut memakan biaya tinggi.
Ia menyebut Partai Golkar mengkaji sistem pilkada yang terbaik bagi semua pihak, termasuk jika ada pertimbangan tak harus dilakukan pemilihan langsung.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara ‘Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar’, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Mulanya, Bahlil menyebut pemilihan presiden memang sudah ditetapkan oleh undang-undang.
“Kami Partai Golkar ke depan yang terus akan melakukan diskusi adalah apakah sudah benar, sudah tepat pola demokrasi yang seperti ini yang akan kita pertahankan,” kata Bahlil.
Dia menyebut, sebagai partai tertua yang sudah memiliki pengalaman akan mengkaji ulang sistem pemilu baik pemilu legislatif maupun pilkada.
“Ke depan Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun. Baik Pileg maupun Pilkada. Pilpres memang sudah memutuskan di dalam Undang-Undang dasar 1945 bahwa harus dipilih langsung oleh rakyat,” jelas dia.
Namun, kalau Pileg maupun Pilkada, rasanya masih mungkin untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaedah-kaedah hak-hak demokrasi rakyat. Saya pikir ini yang sangat penting. Karena itu, salah satu di antara sistem yang akan ditawarkan Golkar tidak menutup kemungkinan kalau itu memang baik untuk rakyat,” sambung Bahlil.
Selain itu Bahlil menyebut, Partai Golkar akan meninjau keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada. Jika keterlibatan masyarakat di bawah rata-rata maka bisa dirumuskan dengan sistem pemilihan tidak langsung.
“Kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses Pilkada tidak harus harus memilih secara langsung. Mungkin juga, mungkin juga, mengatakan kalau itu bisa dilakukan lewat DPR, tapi dengan satu formulasi yang tepat. Harus disempurnakan,” ungkapnya.
“Jadi saya pikir ini silakan didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan berbagai macam dinamika, pemikiran-pemikiran dari tempat lain. Makanya sebentar kami akan mengundang berbagai narasumber untuk berdiskusi hal ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengaku, tetap menghargai perbedaan pandangan politik dah berbagai partai. Namun, dia menyebut, Partai Golkar akan siap mengkaji perihal sistem pemilu di Indonesia.
“Golkar berpandangan, perbedaan itu sungguh dijadikan pedoman yang konstruktif yang positif. Bukan untuk saling menggiring. Bukan untuk saling membangun persepsi,” ucap Bahlil.
“Bukan untuk saling menggiring harusnya tokoh-tokoh agama yang berpikir tentang bangsa dibawa kepada hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Saya pikir ini menjadi kajian kita bersama,” tutupnya. (*)
