Fenomena teknologi kecerdasan buatan (AI) DeepSeek tengah menjadi perbincangan global, membawa potensi besar sekaligus menimbulkan berbagai tantangan bagi penggunanya, termasuk di Indonesia.
Sebagai salah satu teknologi AI canggih yang dikembangkan di China, DeepSeek diklaim memiliki kapabilitas lebih unggul dibandingkan dengan Nvidia dan OpenAI.
Namun, kehadirannya juga memicu kekhawatiran terkait keamanan data dan pengaruh politik.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, menyoroti bahwa teknologi AI seperti DeepSeek menawarkan manfaat yang signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga kesehatan.
“Teknologi berbasis AI, termasuk DeepSeek, memiliki banyak potensi manfaat, khususnya untuk mendukung pengembangan berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Namun, kita juga harus mencermati potensi risiko, khususnya terkait dengan privasi dan keamanan data,” ujar Okta dalam keterangan tertulisnya, Senin, (10/2/2025).
DeepSeek disebut memiliki keunggulan dalam analisis data, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan prediktif yang dapat membantu meningkatkan efisiensi berbagai industri. Misalnya, di sektor pendidikan, AI ini berpotensi menjadi asisten pembelajaran yang dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu siswa. Di bidang bisnis, DeepSeek dapat digunakan untuk analisis pasar dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.
Namun, meskipun menawarkan peluang besar, penggunaan DeepSeek juga menimbulkan sejumlah risiko. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Italia bahkan telah mempertimbangkan larangan penggunaan DeepSeek di lingkungan pemerintahan karena potensi ancaman terhadap keamanan nasional.
Salah satu kekhawatiran utama adalah kebijakan pemerintah China yang mewajibkan perusahaan berbasis teknologi untuk membagikan data pengguna jika diminta oleh otoritas negara.
“Kita harus menyelidiki terlebih dahulu apakah DeepSeek benar-benar memiliki potensi untuk membahayakan keamanan siber kita. Jangan sampai kita ikut latah mengikuti negara lain yang mungkin memiliki agenda tertentu dalam persaingan teknologi dengan China. Kita perlu menjaga agar langkah-langkah yang diambil tetap mengedepankan kepentingan nasional kita,” tegas Okta.
Selain isu keamanan data, muncul pula kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan teknologi ini untuk kepentingan disinformasi dan pengaruh politik. AI yang semakin canggih berisiko digunakan untuk menciptakan narasi yang menyesatkan, manipulasi opini publik, atau bahkan serangan siber yang dapat mengancam stabilitas negara.
“Setelah DeepSeek menjadi sangat populer, ada kekhawatiran bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk kepentingan yang merugikan, seperti disinformasi atau pengaruh politik. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak negara mulai meragukan keberadaan teknologi ini di sektor publik mereka,” lanjutnya.
Meski demikian, Okta menekankan bahwa Indonesia tidak boleh sepenuhnya menutup diri terhadap perkembangan teknologi AI. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi AI.
“Jika teknologi ini bisa digunakan untuk kepentingan baik dan menguntungkan masyarakat, maka kita tidak boleh menutup mata, namun harus memastikan bahwa ada perlindungan yang kuat terhadap data pribadi dan keamanan nasional,” ujarnya.
Dengan berkembangnya teknologi AI di dunia, Indonesia diharapkan dapat mengambil sikap yang bijak dalam menerima inovasi ini. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi seperti DeepSeek tetap sejalan dengan kepentingan nasional serta keamanan pengguna di Tanah Air. (*)
