LBTV Media — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada empat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) asal Lampung dalam kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang digelar di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari acara nasional yang dipusatkan di Provinsi Jawa Timur dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin.
Pelaksanaan akad massal dilakukan serentak di 38 provinsi se-Indonesia dan terhubung secara daring.
Di Lampung, acara turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan Nurlela secara simbolis menyerahkan pembiayaan KUR kepada empat perwakilan penerima, masing-masing: Rahmat Hidayat, sebesar Rp50 juta untuk usaha bengkel las, Dina Ratnasari, sebesar Rp50 juta untuk usaha furnitur, Thian Saputra, sebesar Rp20 juta untuk usaha bengkel dan suku cadang motor, dan Muhammad Suharto, sebesar Rp70 juta untuk usaha warung sembako.
“Program ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memperkuat sektor usaha mikro. Harapannya, UMKM Lampung bisa semakin tangguh dan mandiri,” ujar Jihan Nurlela di sela kegiatan.
Menurut data Pemerintah Provinsi Lampung, hingga saat ini total penyaluran KUR di provinsi tersebut telah mencapai 15.381 debitur dengan nilai mencapai Rp919 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyebut penyaluran KUR menjadi langkah konkret untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah.
“Kegiatan ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas usaha kecil, pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin baik,” kata Marindo dalam keterangan tertulis.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kegiatan akad massal kali ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.
“Hari ini ada sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke yang melakukan akad KUR serentak,” ujarnya.
Ia menambahkan, target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun, dengan sasaran utama sektor produksi sebesar 60 persen dari total pembiayaan.
Realisasi KUR hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 72,6 persen dari target nasional, dengan jumlah debitur aktif lebih dari 3,7 juta orang.
Sementara itu, Menteri PPMI Mukhtarudin menjelaskan bahwa program KUR juga diarahkan untuk pemberdayaan calon pekerja migran agar tidak terjerat pinjaman ilegal.
“Kami memiliki program KUR Penempatan Pekerja Migran agar calon pekerja mendapatkan pembiayaan resmi dari pemerintah,” jelasnya.
Hingga kini, KUR bagi pekerja migran telah tersalurkan kepada 2.100 orang dengan nilai Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar. Program ini juga terintegrasi dengan pelatihan vokasi dan pendidikan bahasa agar pekerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
“KPP akan membantu masyarakat membangun dan merenovasi rumah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk kontraktor UMKM dan Rp17 triliun bagi masyarakat yang ingin melakukan renovasi rumah.
Program ini diatur dalam Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025.
Airlangga menegaskan, implementasi KPP tidak hanya memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah layak huni, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui sektor konstruksi.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program KUR dan KPP diharapkan mampu memperkuat pondasi ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan. (*)
