LBTV Media – Pemerintah daerah diminta tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga penjamin mutu dari program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, saat berdialog dengan calon siswa dan orang tua murid di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (27/6/2025).
Menurut Robben, instruksi ini merupakan arahan langsung dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Ia menegaskan, keterlibatan aktif pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilan program yang bertujuan memutus rantai kemiskinan tersebut.
“Kami akan menggandeng para wakil kepala daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan, memastikan mutu pendidikan di Sekolah Rakyat tetap terjaga,” kata Robben dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025).
Bukan Program Tunggal, Tapi Kolaborasi Nasional
Sekolah Rakyat bukanlah program satu kementerian saja. Robben menjelaskan, program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, kolaborasi hingga ke level pemerintah daerah menjadi sangat penting.
Selain kepala daerah, nantinya juga akan dibentuk Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu di masing-masing wilayah sebagai pengawal kualitas pendidikan.
Dua hal penting yang perlu disiapkan pemda adalah lokasi rintisan Sekolah Rakyat dan lahan permanen seluas 5 hingga 8 hektare untuk pengembangan jangka panjang.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyambut baik pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Ia menyebut program ini sebagai peluang emas bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan layak.
“Awalnya kami siapkan dua lokasi, tapi saya berharap pemerintah pusat bisa menambah jadi empat lokasi di Sultra,” ujar Andi.
Andi juga mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan roadmap pendidikan jangka panjang untuk mendukung sektor hilirisasi, terutama di bidang pertanian dan pariwisata. Ia berharap lulusan Sekolah Rakyat bisa menjadi bagian dari pembangunan daerah ke depan.
“Bisa jadi mereka yang akan mengisi kebutuhan SDM di sektor-sektor unggulan kita,” tuturnya.
Pelaksanaan awal Sekolah Rakyat di Kendari akan dimulai dari Sentra Meohai dengan dua rombongan belajar tingkat SMP.
Selain itu, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari disiapkan untuk menjadi rintisan Sekolah Rakyat dengan kapasitas empat rombel atau 100 siswa.
Sekjen Kemensos bersama Gubernur Sultra juga meninjau renovasi gedung sekolah. Saat ini, progres pembangunan sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai pada Juli 2025.(*)
