LBTV Media – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, penindakan dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis malam, (26/6/2025).
Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan
“Benar, bahwa pada Kamis (26/6) malam, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara Jumat (27/6/2025).
Budi Prasetyo menyampaikan bahwa seluruh pihak yang ditangkap langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“KPK telah mengamankan sejumlah enam orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.
Ia juga meralat informasi awal yang menyebut lokasi OTT berada di Kota Medan. Menurutnya, kegiatan penindakan secara spesifik berlangsung di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
OTT tersebut, lanjut Budi, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta proyek preservasi jalan di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara.
“Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara,” jelasnya.
Meski belum mengungkap identitas para pihak yang diamankan, KPK menegaskan bahwa proses penyelidikan tengah berlangsung.
Sesuai dengan ketentuan hukum, lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap pihak-pihak yang ditangkap.
“Siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya,” tambah Budi.
OTT di Mandailing Natal ini merupakan operasi tangkap tangan kedua yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Sebelumnya, pada Maret 2025, KPK juga menjaring sejumlah pejabat dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, termasuk anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR setempat.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas korupsi, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur yang menyangkut kepentingan publik. (*)
