LBTV Media — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Salah satu upaya strategis tersebut adalah dengan meluncurkan aplikasi Lampung-In, sebuah platform digital yang dirancang sebagai gerbang utama menuju layanan publik terintegrasi di provinsi ini.
Sejak diluncurkan pada 15 Juni 2025, Lampung-In mulai menunjukkan dampak positif dalam mempercepat penanganan laporan masyarakat dan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan daerah.
Dalam rapat evaluasi dan pengembangan aplikasi Lampung-In yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pada Kamis (3/7/2025), ditegaskan bahwa aplikasi ini tidak boleh berhenti sebagai platform pelaporan semata.
“Lampung-In harus tumbuh menjadi super aplikasi yang bisa melayani semua kebutuhan masyarakat dan ASN. Mulai dari laporan, pembayaran pajak, informasi OPD, hingga akses ke semua layanan Pemprov,” tegas Sekdaprov Marindo.
Pemprov menargetkan Lampung-In menjadi wadah tunggal layanan digital pemerintah daerah, yang selaras dengan semangat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Gubernur Lampung.
Kepala UPTD Pusdatin Bappeda Lampung, Vika Vitri Indra, dalam paparannya menyebut bahwa sejak peluncuran, Lampung-In telah diunduh lebih dari 10.000 kali, sekitar 5.000 akun masyarakat sudah mendaftar, 145 laporan pengaduan masyarakat telah diterima, 77 laporan sedang diproses, 40 laporan sudah selesai dan 28 laporan tidak dapat diproses karena bukan kewenangan Pemprov.
Vika juga mencatat bahwa waktu penanganan tercepat mencapai 1×24 jam, sedangkan kasus paling lama ditangani dalam 30 hingga 60 hari kerja.
“Sudah ada warga yang mulai membayar pajak lewat Lampung-In. Ini sinyal positif bahwa masyarakat mulai percaya dan merasa terbantu,” ujar Vika.
Untuk meningkatkan efektivitas Lampung-In, Pemprov Lampung berencana : Mengintegrasikan semua sistem dan aplikasi milik OPD ke dalam Lampung-In, melibatkan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam penanganan laporan masyarakat secara langsung.
Lalu memindahkan pengelolaan teknis aplikasi dari Jakarta Smart City ke Pemprov Lampung melalui Dinas Kominfo dan Bappeda serta menggiatkan sosialisasi hingga tingkat ASN dan operator daerah.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menyatakan optimismenya terhadap masa depan aplikasi ini.
“Lampung-In bisa menjadi wajah baru Kominfo, menjadi etalase digital Pemprov Lampung. Aplikasi ini akan kita posisikan sebagai bagian dari SPBE yang kini dikembangkan menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Digital,” jelas Ganjar.
Dengan integrasi data lintas OPD dan kemudahan akses oleh masyarakat, Lampung-In diharapkan memberi dampak nyata, antara lain: mempermudah akses layanan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi Masyarakat, mempercepat proses birokrasi dan mendorong keputusan berbasis data.
“Kami ingin Lampung-In benar-benar hidup di tengah masyarakat, bukan hanya jadi ikon digital, tapi jadi solusi nyata,” tutur Marindo.
Lampung-In bukan sekadar aplikasi pelaporan. Ini adalah fondasi baru pelayanan publik berbasis teknologi di Provinsi Lampung. Ke depan, Lampung-In akan terus diperkuat sebagai platform super digital yang tak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*)
