LBTV Media – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan kesepakatan harga ubi kayu sekaligus aturan pembatasan impor tepung tapioka dan jagung.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Nomor B-2218/TP.220/C/09/2025 yang ditandatangani Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Supriadi Sastro, pada Selasa (9/9/2025).
Dalam surat itu dijelaskan, keputusan merupakan hasil rapat koordinasi antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.
Kesepakatan ini juga merupakan tindak lanjut rapat antara petani dan perusahaan tapioka bersama Menteri Pertanian pada 31 Januari 2025.
Harga dan Aturan Tata Niaga
Isi kesepakatan menyebut, harga ubi kayu petani yang dibeli industri ditetapkan sebesar Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.
Selain itu, tata niaga tepung tapioka dan jagung resmi ditetapkan sebagai komoditas Lartas (dilarang dan dibatasi). Impor hanya bisa dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi atau tidak sesuai standar.
Kesepakatan ini mulai berlaku 9 September 2025 dan wajib dijalankan seluruh pihak terkait. Surat keputusan tersebut juga ditembuskan kepada Menkopolhukam, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional, serta seluruh Gubernur di Indonesia.
Gubernur Lampung Desak Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati menghadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025) malam.
Pertemuan ini membahas langkah konkret dalam mengatasi krisis harga singkong yang membuat petani Lampung terpuruk.
“Harga singkong di Lampung terus turun, berdampak pada jutaan petani. Kami berharap ada kebijakan yang bisa menstabilkan harga, bukan hanya di Lampung tapi juga secara nasional,” tegas Gubernur Mirza.
Lampung dikenal sebagai sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia.
Nilai ekonomi singkong dan produk turunannya diperkirakan mencapai Rp50 triliun, dengan sekitar satu juta keluarga menggantungkan hidup dari komoditas ini.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” pungkasnya. (*)
