LBTV Media — Pemerintah Provinsi Lampung menghibahkan lahan seluas 50 hektare kepada Politeknik Negeri Lampung (Polinela).
Lahan tersebut terletak di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, dan akan dimanfaatkan untuk perluasan kampus serta pembangunan fasilitas pendidikan vokasi.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyatakan, bahwa hibah ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan baru serta pusat pertumbuhan pendidikan di masa mendatang.
“Kami memang berencana akan kembali mengaktifkan lahan yang ada di Kota Baru. Di sana telah disediakan lahan bagi universitas-universitas untuk membentuk satu komplek khusus pendidikan,” kata Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Selasa (22/7/2025).
Ia menambahkan bahwa Polinela diharapkan menjadi institusi pertama yang memulai pembangunan di kawasan tersebut.
“Tanahnya sudah siap seluas 50 hektare. Tahun ini bisa dimulai pembangunannya, dan tahun depan, pemerintah akan mulai membangun infrastruktur pendukung lainnya secara bertahap,” lanjutnya.
Direktur Polinela, Prof. Dr. Ir. Sarono, M.Si., menyambut positif hibah ini.
Ia mengatakan bahwa kampus utama Polinela saat ini hanya memiliki lahan seluas 35 hektare, yang sudah mulai kewalahan menampung aktivitas akademik.
“Kami bersyukur atas hibah ini. Dengan pertambahan jumlah program studi menjadi 36 dan mahasiswa yang kini mencapai 6.662 orang, tentu ruang gerak kami sangat terbatas,” ujar Sarono.
Ia menyebutkan, dengan hibah tambahan 50 hektare ini, Polinela resmi menjadi politeknik dengan lahan terluas di Indonesia.
“Kami akan memanfaatkannya untuk mengembangkan fasilitas baru, menunjang inovasi, dan memperkuat peran Polinela dalam mencetak SDM unggul di bidang vokasi,” tambahnya.
Pembangunan kampus Polinela di Kota Baru akan menjadi bagian dari pembentukan ekosistem kota yang hidup, dengan fokus pada pendidikan, inovasi, dan pusat pemerintahan masa depan.
Kawasan ini juga dirancang menjadi sentra baru pembangunan Lampung, yang menggabungkan fungsi pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. (*)
