LBTV Media – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan pada hal-hal yang paling dirasakan masyarakat: pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi yang merata dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat membacakan jawaban Gubernur atas pandangan umum DPRD terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Raperda Insentif Penanaman Modal, Rabu (2/7/2025).
“Pembangunan bukan sekadar angka dan grafik pertumbuhan ekonomi, tapi harus terasa nyata oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan,” ujar Jihan di hadapan DPRD.
Pemprov Lampung ingin mengedepankan model pembangunan yang bersifat kolaboratif. Pendanaan tak hanya mengandalkan APBD, tapi juga membuka peluang melalui KPBU, green finance, dan optimalisasi dana CSR.
“Kami ingin pembangunan lebih berani, tapi juga lebih adil. Bukan hanya mengejar investor besar, tapi juga melibatkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” tambahnya.
Strategi transformasi ekonomi juga akan fokus pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, peningkatan daya saing tenaga kerja, dan penyediaan infrastruktur yang mendukung pemerataan wilayah.
Dalam laporannya, Jihan memaparkan bahwa: pendapatan daerah tahun 2024 terealisasi 86,33%, meningkat Rp464 miliar dari tahun sebelumnya, belanja daerah tercatat 85,73%, dengan fokus tetap pada belanja wajib dan sektor pelayanan publik.
“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus punya dampak langsung bagi rakyat. Itulah tolok ukur keberhasilan kami,” kata Jihan.
Menanggapi Raperda Insentif Penanaman Modal, Pemprov Lampung menyatakan akan membuka ruang investasi seluas-luasnya, namun tetap memastikan keberadaan UMKM tidak tergerus.
“Kami ingin investasi tumbuh berdampingan dengan pelaku usaha lokal. Keduanya harus bisa saling menguatkan,” jelas Jihan.
Investasi akan diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru, mengurangi ketimpangan wilayah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif.
Terkait pengembangan Kawasan Kota Baru, pemerintah daerah menyatakan tengah melakukan kajian ulang tata ruang dan pola pemanfaatan lahan, sambil membuka opsi kerja sama lintas sektor.
Di bidang infrastruktur, pemerintah tetap memprioritaskan perbaikan jalan provinsi, terutama ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri, dan wilayah terisolir.
Dalam penutupnya, Wagub Jihan mengajak seluruh elemen, baik eksekutif, legislatif, hingga masyarakat, untuk menjaga kolaborasi dan konsistensi arah pembangunan.
“RPJMD ini bukan milik pemerintah saja. Ini milik seluruh masyarakat Lampung. Kita susun bersama, kita jaga bersama, dan kita wujudkan bersama,” tegas Jihan. (*)
