LBTV Media – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kelompok pendidikan di Provinsi Lampung mengalami deflasi sangat dalam hingga 15,10 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, indeks harga sektor pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi hanya 92,19 pada Agustus 2025.
Fenomena ini terjadi di era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), salah satunya dipicu kebijakan penghapusan uang komite sekolah yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Inflasi Lampung Terkendali
Secara umum, inflasi tahun ke tahun (YoY) Lampung pada Agustus 2025 tercatat hanya 1,05 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,33 persen, serta lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,31 persen.
Inflasi Lampung masih disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 4,12 persen, terutama dari komoditas bawang merah, beras, dan tomat.
Namun, peran kelompok pendidikan menjadi sorotan karena justru menekan inflasi. Dari empat subkelompok pendidikan, dua di antaranya mengalami deflasi: yakni Pendidikan dasar dan anak usia dini turun 1,77 persen dan Pendidikan menengah anjlok sangat dalam hingga 51,23 persen.
Sebaliknya, pendidikan tinggi mengalami inflasi 11,95 persen dan pendidikan lainnya naik 4,30 persen. Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi YoY sebesar 0,98 persen, terutama dipicu penurunan biaya SMA/SMK, SMP, dan SD.
Berbeda dengan Nasional
Tren ini kontras dengan kondisi nasional. Pada Agustus 2025, kelompok pendidikan di tingkat nasional mencatat inflasi YoY sebesar 1,43 persen. Tiga subkelompok pendidikan nasional mengalami kenaikan, hanya pendidikan menengah yang turun tipis sebesar 0,40 persen.
Artinya, ketika biaya pendidikan di tingkat nasional justru naik, Lampung bergerak berlawanan arus dengan deflasi tajam.
Efek Kebijakan Gubernur Mirza
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menilai kebijakan Gubernur Mirza menghapus uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan.
“Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan menjadi simbol kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung berpihak pada sektor pendidikan. Masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, penurunan harga besar kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah. Hal ini memberi dampak nyata terhadap pengeluaran masyarakat.
Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana yang biasanya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke kebutuhan lain seperti konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil.
Catatan Bank Indonesia
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyebut deflasi Agustus 2025 sebesar 1,47 persen secara bulanan (mtm). Angka ini lebih dalam dibanding Juli 2025 yang masih inflasi 0,19 persen (mtm), dan lebih rendah dari capaian nasional yang hanya deflasi 0,08 persen.
“Deflasi Agustus terutama dipicu turunnya biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri seiring penghapusan pungutan komite sekolah. Selain itu, harga tomat, cabai rawit, dan bawang putih juga turun karena pasokan melimpah,” jelas Bimo.
Secara tahunan, inflasi Lampung pada Agustus tercatat 1,05 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan Juli 2025 sebesar 2,63 persen (yoy) dan di bawah inflasi nasional 2,31 persen (yoy).
BI mencatat penurunan biaya pendidikan memberikan andil deflasi terbesar, yakni -0,84 persen. Sementara kelompok pangan ikut menyumbang lewat turunnya harga tomat (-0,14 persen), cabai rawit (-0,07 persen), dan bawang putih (-0,06 persen).
Risiko ke Depan
Meski kondisi inflasi terkendali, BI Lampung tetap mengingatkan adanya sejumlah risiko, seperti meningkatnya permintaan agregat akibat kenaikan UMP 6,5 persen, perayaan Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga emas dunia, hingga potensi lonjakan harga pangan akibat curah hujan tinggi.
Selain itu, risiko dari sisi harga yang diatur pemerintah (administered price) juga perlu dicermati, terutama jika harga minyak dunia melonjak akibat ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung akan terus melanjutkan strategi 4K, yaitu: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi efektif.
Langkah yang disiapkan antara lain operasi pasar beras, memperluas toko pengendali inflasi, memperkuat kerja sama antar daerah, serta memastikan moda transportasi distribusi lancar. (*)
