LBTV Media – Sebanyak 505 Kepala Daerah akan dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, pada 20 Februari 2025 mendatang.
Usai dilantik, kepala daerah akan mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025.
Pengamat dari Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Candrawansah menilai retreat kepala daerah tidak sejalan dengan kebijakan efesiensi anggaran yang saat ini digaung gaungkan.
“Menurut saya berkaitan dengan retret kepala daerah di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan, maka jelas tidak liner dengan kegiatan dimaksudkan,” katanya, Minggu (16/2/2025).
Disampaikan Candra, retreat kepala daerah yang dilaksanakan selama satu minggu itu akan menghabiskan banyak anggaran.
“Coba bisa dihitung menghabiskan biaya berapa dalam kegiatan dimaksud dan tentu meninggalkan tupoksi mereka selama kegiatan kurang lebih satu minggu dimaksud,” ungkapnya.
Mestinya, lanjutnya, mestinya pemerintah bisa menggunakan metode lain dalam melaksanakan kegiatan, demi efesiensi anggaran. Misalnya menggunakan metode daring atau online.
“Kegiatan pemerintah bisa menggunakan media daring atau online demi efisiensi anggaran. Dan anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih urgen,” ucapnya.
Ditambahkan Candra, kegiatan retreal kepala daerah yang digelar di Akmil Magelang tidak begitu mendesak. Apalagi para kepala daerah terpilih berlatar belakang tokoh yang sudah paham mengenai tupoksi sebagai pemimpin di daerah.
“Menurut saya tidak begitu penting karena mereka adalah tokoh dan memang yang sudah faham tentang tupoksi mereka sebagai pemimpin di daerah. Sebelum mereka mencalonkan diri mereka sudah dianggap mengetahui segala hal oleh masyarakat dan partai politik. Kalau mereka tidak memahami, bagaimana dengan partai politik yang mengusung mereka?,” ungkapnya.
Lebih baik, lanjut Candra, para kepala daerah usai dilantik bisa langsung bekerja supaya dapat langsung merealisasikan janji janji politiknya yang sudah di tunggu masyarakatnya.
“Secara politik kepala daerah harus merealisasikan janji-janji politik yang sudah ditunggu masyarakat secara luas dibawah efisiensi anggaran yang digaungkan. Pasti nanti masyarakat akan meminta pertanggungjawaban dari kepala daerah terhadap janji kampanye yang ditawarkan kepada pemilih sehingga masyarakat menjatuhkan pilihan mereka,” terangnya.
Terkait pelantikan 505 kepala daerah, Candra menyarankan pelantikan dilakukan serentak menunggu hasil dari sidang gugatan yang saat ini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK)
“Kalau bisa seharusnya diserentakkan dengan yang masih bersengketa, maksudnya diselesaikan persoalan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, baru dilantik secara keseluruhan karena pemilihan sebelumnya sudah serentak secara nasional,” ujarnya.
“Saya meyakini bahwa pelantikan akan khidmat karena yang melantik langsung adalah presiden dan yang dilantik adalah orang yang seharusnya faham tentang janji kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tambahnya.
Tentunya keluarga maupun staf di pemerintahan daerah yang mendampingi sudah dikondisikan agar tidak mengganggu acara dimaksud. (*)
