LBTV Media – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70 ribu desa sebagai pusat ekonomi desa.
Keputusan ini diumumkan dalam rapat terbatas dengan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).
“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat.
Zulhas mengatakan, bahwa anggaran Kopdes Merah Putih berasal dari Dana Desa yang saat ini tersedia.
Setiap koperasi akan dilengkapi gudang dan enam gerai untuk menampung hasil pertanian desa.
“Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” jelasnya.
Kopdes ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa dan membantu petani memasarkan hasil panennya dengan lebih baik.
Zulhas mengungkapkan bahwa setiap Kopdes membutuhkan dana Rp3-5 miliar per desa. Dana tersebut bisa dialokasikan dari Dana Desa yang mencapai Rp1 miliar per tahun.
“Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran Rp3-5 miliar. Kan kita ada dana desa Rp1 miliar per tahun. Kalau 5 tahun kan Rp5 miliar. Tapi ini diperlukan di depan,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi, pemerintah akan menggandeng Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk membantu pendanaan dengan skema cicilan 3 hingga 5 tahun.
“Oleh karena itu tadi ada Himbara yang bisa nanti menanggulangi dulu, diangsur secara 3 tahun atau sampai 5 tahun. Jadi intinya dibentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 sampai 80.000 desa,” pungkasnya.
Di kesempatan sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dalam implementasinya, Kopdes Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Namun, dia tidak menjelaskan tiga pendekatan itu.
Dia juga menambahkan bahwa ada sekitar 64 ribu kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.
“Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkap Budi Arie.
Budi berharap, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” kata dia. (*)
