LBTV Media – Sebanyak 52 siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kotabumi, Lampung Utara, mengalami keracunan massal usai menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (29/9/2025). Para korban mengeluhkan gejala mual, muntah, sakit perut, hingga pusing.
Peristiwa itu terjadi saat jam makan siang di sekolah, di mana siswa mengonsumsi hidangan MBG yang dimasak di Dapur Bergizi Gratis SPPG Kota Alam.
Dalam rekaman video yang beredar, terlihat sejumlah pelajar hanya bisa tergeletak di ranjang rumah sakit. Beberapa di antaranya tampak lemas hingga pingsan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lampung Utara, Ahmad Alamsyah, menyebutkan 32 siswa dirawat di RS Handayani, sementara 19 siswa lainnya menjalani perawatan di RSU Ryacudu.
“Gejala yang dialami siswa meliputi mual, muntah, sakit perut, dan pusing setelah menyantap menu MBG,” ujar Alamsyah.
Seorang siswi kelas XII menuturkan, menu ayam yang disajikan awalnya berbau tidak sedap. Setelah dikomplain, pihak sekolah menggantinya dengan ayam baru. Namun, tak lama kemudian sejumlah siswa jatuh sakit.
Insiden ini menimbulkan kekhawatiran orang tua. Praktisi kesehatan menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi makanan MBG.
“Makanan untuk siswa harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegas seorang tenaga kesehatan di Lampung Utara.
Sementara Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, membenarkan peristiwa tersebut. Tim Polres Lampung Utara langsung bergerak melakukan penyelidikan.
“Benar, siang tadi terjadi dugaan keracunan MBG yang dialami puluhan siswa SMAN 4 Kotabumi. Sebagian masih menjalani perawatan inap,” kata Yuni, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, polisi sudah memeriksa sejumlah pihak termasuk siswa dan pihak sekolah, serta mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium.
“Menu yang dikonsumsi berupa nasi putih, ayam crispy, sayur buncis, timun, dan semangka. Hasil uji laboratorium akan kami sampaikan setelah keluar,” tutupnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan pemerintah daerah didesak segera mengevaluasi sistem penyediaan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. (*)
